hetero-indo

Ini sebenarnya ungkapan yang begitu klasik. Biasanya terjadi pada orang-orang asing yang ingin pergi ke Bali.

Where will you go for your holiday?

Jika kita mendengar hal-hal yang seperti itu sesungguhya kita ingin tertawa sekaligus sedih. Mengapa? karena kebanyakan orang-orang asing sampai sekarang hanya mengenal Bali bukan Indonesia dan mengatakan Indonesia adalah bagian dari Bali. Ungkapan itu kembali lagi populer dalam dunia fiksi ketika sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul eat pray love yang dibintangi Julia Roberts menyatakan dalam trailer dengan menyebutkan beberapa tempat yang dikunjungi si tokoh utama yaitu, Italy, India, and Bali.

Dari ungkapan itu juga seakan-akan menegaskan Bali seperti bukan bagian dari Indonesia dalam kamus pariwisata internasional. Ya saya yang mendengarnya agak menyesali dengan istilah itu dan ingin mengubahnya terutama orang-orang asing tersebut yang sudah terpatron dengan istilah Bali saja. Orang-orang Bali sendiri saya yakin tidak bermaksud demikian.

Namun lepas dari itu semua, Bali memang sebuah pulau dan provinsi yang unik di Indonesia. Inilah satu-satunya provinsi dengan kebanyakan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Maka tak heran bila di Bali ditemukan banyak pura dan segala macam yang berbau Hindu.

Di Bali adat-istiadat masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Bali yang juga toleran terhadap pendatang orang-orang dari mancanegara. Karena keteguhannya tak heran jika orang-orang Bali tidak terkejut dengan budaya yang dibawa orang-orang tersebut khusunya yang berasal dari Amerika, Eropa, dan Australia. Akan tetapi budaya toleran di Bali juga mempunyai batas. Masih ingat kasus pembuatan film gigolo di Bali atau penghinaan hari Nyepi yang membuat semua masyarakat mayoritas Hindu Bali geram? Hal tersebut menunjukkan bahwa segala macam adat-istiadat harus dihormati dan tidak boleh dijadikan singgungan. 

Bali memang sebuah pulau dan provinsi yang terkenal dengan pariwisata dan industrinya. Sepertinya tak salah jika Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia dalam dua tahun terakhir berasal dari Bali seperti I Gede Ardika dan Jero Wacik. Bahkan nama yang terakhir sedang menjabat untuk periode kedua. Karena berlatarbelakang Bali tentu saja mereka paham mengenai seluk-beluk pariwisata di Bali yang selanjutnya disalurkan ke beberapa provinsi lain agar seperti Bali. Pada masa Jero Wacik mulai digalakkan kembali slogan Visit Indonesia Year sejak 2008 dan sejak pemberlakuan slogan itu beberapa provinsi di Indonesia mulai dipromosikan pariwisatanya. Dengan demikian Indonesia tidak hanya tergantung pada Bali pada sektor ini meskipun hingga saat ini harus diakui bahwa Bali masih merupakan penghasil devisa terbesar dari pariwisata.

Bali dalam gambaran umum memang digambarkan sebagai pulau yang damai dan tenang meskipun itu sempat rusak pada 2002 dan 2005 karena serangan bom bunuh diri. Namun, setelah itu perlahan tapi pasti Bali seperti menemukan kembali ketenangannya.

Dalam sejarah republik ini, Bali bersama-sama dengan Aceh adalah provinsi yang paling lama ditaklukkan Belanda dikarenakan semangat para penduduknya yang gigih menentang kekuasaan asing. Belanda baru bisa menaklukkan pulau ini melalui serangkaian ekspedisi militernya pada 1907 dan pada 1930 Bali mulai dipromosikan sebagai tempat pariwisata oleh beberapa orang seperti Walter Spies. Sejak saat itu banyak orang-orang dari mancanegara tertarik ke Bali karena keindahan alamnya dan juga kedamaian yang ditunjukkan penduduknya. Dari sini ungkapan Bali mulai meluas tanpa harus menyebut ia sebagai bagian dari sesuatu. Akan tetapi, beberapa dari mereka yang sadar lama-kelamaan akan menyebut Bali sebagai bagian dari Indonesia bukan Indonesia bagian dari Bali.

RMS dan OPM. Dua nama itu masih saja bergentayangan di negara kesatuan ini. Namun dengan cara yang agak berbeda meskipun keduanya sama-sama dari Indonesia Timur yang mewakili Maluku dan Papua. RMS atau Republik Maluku Selatan tidaklah seagresif pada masa-masa dahulu ketika didirikan dengan mendirikan sayap militer yang dibantu Belanda untuk memisahkan diri dan kemudian setelah ditumpas melanjutkan perjuangannya di pengasingan tepatnya di Belanda sebagai basis kekuatan. Sedangkan OPM atau Organisasi Papua Merdeka lebih mengutamakan perjuangan dengan kontak-kontak fisik terhadap TNI/POLRI dan menjadikan orang-orang yang bekerja di Freeport atau orang-orang bukan asli Papua sebagai sasaran.

Bila dilihat dari motifnya jelas kedua organisasi separatis ini berdiri karena tujuan yang berbeda meskipun mereka sama-sama mempunyai ras melanesia. RMS ada karena keinginan politis dr. CH. Soumokil yang melihat peluang dibubarkannya RIS dan juga Negara Indonesia Timur sebagai bagian dari RIS. Keinginan politis itu juga didasarkan pada ketakutan Soumokil akan kekuatan Republik Indonesia yang baru saja kembali dibentuk usai RIS dibubarkan. Soumokil sendiri adalah seorang jaksa pro Belanda dan kaki tangan van Mook sewaktu terjadinya agresi militer dan mendukung sepenuhnya pembentukan RIS. Jika RIS bubar ia menginginkan agar Maluku Selatan yang terdiri dari Ambon dan Seram dapat berdiri sendiri dan memang dengan dukungan bantuan militer dari Belanda ia berani memproklamirkan RMS hingga kemudian mengundang TNI untuk menumpas setelah diplomasi gagal.

Usai ditumpas gerakan separatis ini melanjutkan perjuangannya di Belanda dengan ditandai oleh eksodusnya para prajurit RMS eks KNIL yang pro-Belanda. Di Belanda organisasi ini terkenal karena teror-teror ledakan bunuh diri dan pembajakan atas kedutaan Indonesia dan kereta penumpang. Diketahui motif mereka melakukan ini karena kecewa terhadap pemerintah Belanda yang tidak lagi mendukung mereka untuk merdeka dari Indonesia.

Pada masa sekarang lewat kekuatan di pengasingan organisasi separatis ini lebih pada kekuatan yang diplomatif namun juga provokatif seperti yang ditunjukkan di Harganas 2007. Lagipula itu didasarkan pada keadaan di Ambon dan sekitarnya yang sudah tidak seperti dahulu lagi karena kebanyakan masyarakat Maluku yang sudah bercampur dengan pendatang lebih memilih melupakan RMS sebagai masa lalu yang kelam. Hanya sebagian kecil saja yang masih loyal terhadap RMS. Pada akhirnya beberapa pemimpin RMS di pengasingan mencoba untuk memilih jalur otonomi penuh meskipun tujuan untuk merdeka tetap tidak terlupakan.

Jika RMS ada karena alasan politis maka OPM ada karena masalah etnis. Seperti kita ketahui secara umum bahwa gambaran fisik orang-orang Papua dengan masyarakat Indonesia lainnya sangat berbeda dan mencolok. Dasar itulah yang menjadi pembentukan OPM pada 1971. Selain itu ketidakketerkaitan sejarah juga menjadi penyebab meskipun tempat OPM berada, Papua termasuk dalam Pax Neerlandica. Ketika Papua termasuk dalam keterikatan ini beberapa daerah seperti Boven Digoel menjadi saksi bisu penangkapan para aktivis pergerakan Indonesia merdeka oleh Belanda. Jauh beberapa abad sebelumnya beberapa kerajaan Islam di Papua seperti di Raja Ampat, Fak-fak, dan Kaimana juga melakukan perlawanan dengan Belanda.

Namun, hal-hal tersebut tetap saja dibantah dan keinginan OPM untuk merdeka semakin kuat. Beberapa pihak dari gerakan separatis ini meyakini bahwa mereka adalah buah permainan mata antara Belanda dan Indonesia ketika terjadi konflik Indonesia-Belanda pada awal 60-an dan dilanjutkan dengan Pepera pada 1969. Keinginan kuat itu semakin bertambah dengan Papua yang pada masa dahulu bernama Irian Jaya menjadi provinsi yang paling tidak pernah diperhatikan karena masyarakatnya masih dianggap primitif. Apalagi dengan tewasnya dua pemimpin utama mereka seperti Dortheys Hiyo Eluay dan Kelly Kwalik menjadikan perlawanan organisasi ini menjadi-jadi. Ketika Papua diberi otonomi khusus oleh pemerintah RI mereka tetap menolak karena dianggap gagal. Majelis Rakyat Papua juga mengamini hal tersebut. Gerakan mereka pun gencar dipromosikan ke luar negeri terutama ke Papua Nugini dan Australia. Bahkan salah satu partai Australia, Partai Hijau mengumumkan mendukung gerakan ini dan juga beberapa negara di Oseania meskipun kemudian ditarik kembali. Hingga hari OPM masih terus melancarkan serangan membabi-buta terhadap siapapun yang dianggap dari Indonesia terutama TNI/POLRI yang mereka anggap telah melakukan banyak pelanggaran.

Memang jika melihat keadaan diatas ternyata cukup sulit untuk menyatukan semua aspirasi yang ada. Pada dasarnya gerakan-gerakan ini timbul tak hanya dari ketidakadilan tetapi juga karena perbedaan pandangan pada masa lalu. Untuk saat ini baik RMS dan OPM akan tetap dipandang sebagai ancaman meskipun intensitas ancaman lebih kepada OPM yang gemar melakukan teror di pedalaman Papua. Namun, bagaimanapun keadaan yang demikian jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus ada tindakan tegas dan pemberian jaminan terutama kehidupan yang makmur. Itu yang seharusnya juga dipikirkan pemerintah pusat yang hanya bisa menindak tanpa menjamin. 

Ini sebenarnya pemandangan yang umum dan ada di sekitar kita. Memang tak banyak yang menyadari dan hanya segelintir yang tahu ketika nanti ia akan berurusan. Jawa, sebutan singkat untuk orang Jawa adalah orang-orang dari suku Jawa, salah satu suku di Indonesia yang mempunyai asal dari Jawa Tengah termasuk juga Yogyakarta dan Jawa Timur. Suku ini adalah sebagaimana suku-suku di Indonesia terutama di Indonesia bagian barat adalah keturunan langsung dari ras austronesia muda dan juga deutero melayu.

Di Indonesia Jawa adalah suku terbesar dengan jumlah populasi yang merupakan setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya di Jawa saja terutama asal mereka namun juga di provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri hingga Suriname. Jadi, bisa dikatakan jika kita bepergian ke seluruh Indonesia saja maka tidak akan pernah kesulitan menemukan suku yang satu ini.

Aslinya suku Jawa adalah suku yang membasiskan kehidupannya pada pertanian namun suku ini juga mampu bergerak di berbagai bidang bahkan yang penting sekalipun seperti militer, pemerintahan, hukum, pendidikan, dan juga politik. Di Indonesia hampir semua bidang itu pasti akan ada selalu suku Jawa.

Bisa dikatakan memang suku Jawa adalah suku yang dominan dalam segala hal di Indonesia. Keadaan itu terjadi karena prinsip hidup mereka yang mau menerima nasib dalam keadaan apa saja termasuk bekerja. Jadi, bisa dikatakan orang-orang dari suku ini tidak mau mengeluh sekalipun dengan keadaan mereka dan menerima itu dengan ikhlas. Keikhlasan itu yang mengantarkan mereka pada kesuksesan. Selain itu memang Suku Jawa-tanpa maksud memandang suku lain-adalah suku yang dikatakan mempunyai segala macam peraturan perundangan yang menyangkut tata hidup yang lengkap seperti sopan-santun meskipun rumit dalam prosesnya.

Pada masa Hindia-Belanda karena keistimewaan sejarahnya dibandingkan dengan suku-suku lain di Indonesia, Belanda selalu menganakemaskan Jawa terutama yang keturunan bangsawan untuk bisa bersekolah ala Belanda. Selain itu dalam kesatuan militer Hindia-Belanda, KNIL, Belanda juga menempatkan suku ini dalam jajarannya meskipun itu hanya diserahi tugas-tugas yang kooperatif dan diplomatif dibandingkan dengan suku dari Maluku dan Minahasa yang ditempatkan sebagai penyerang.

Dalam sejarah presiden Indonesia, kebanyakan presiden-presiden Indonesia adalah orang Jawa. Hanya beberapa saja dari luar Jawa. Memang jika orang Jawa yang memimpin ada semacam kewibawaan tersendiri di hadapan suku-suku lain.

Meskipun demikian ada yang kurang suka dengan dominasi Jawa dalam segala bidang hingga sampai-sampai peraturan dibuat dengan ala Jawa. Pada masa Soeharto, presiden kedua RI ini melakukan Jawanisasi di segala bidang yaitu dengan menghilangkan peraturan-peraturan adat atau daerah yang berbeda dengan Jawa dan kemudian setelah Soeharto lengser peraturan-peraturan yang hilang dimunculkan kembali sesuai dengan semangat otonomi daerah yang berlaku. 

Prasangka-prasangka kesukuan juga mulai menyerang Jawa secara terang-terangan. Dalam pandangan suku lain, suku ini dianggap mempunyai kelemahan seperti bicara berputar-putar, terlalu lemah-lembut, dan feodal terutama dalam birokrasi pemerintah yang sampai sekarang masih ada. Akan tetapi dibalik itu semua mereka adalah suku yang rajin dan tidak mau macam-macam dengan suatu permasalahan.

Dominasi Jawa di Indonesia juga tidak sebatas pada itu saja tetapi juga pada pusat pemerintahan, teknologi, industri, transportasi, dan olahraga semua dipusatkan pada Pulau Jawa. Hal ini yang terkadang membuat pulau lain iri terutama di Indonesia Timur dan meminta kesetaraan.

Saya meskipun punya darah Jawa terkadang memandang dominasi ini dari dua sisi positif dan negatif. Kedua sisi ini perlu bagi saya untuk melakukan penilaian karena dibalik yang positif ada juga negatif begitu juga sebaliknya. Hanya saja saya meminta supaya dalam pucuk pemerintahan mendatang hendaknya diberikan kepada orang-orang di Indonesia Timur karena jika terpilih orang-orang ini akan memprioritaskan daerahnya yang banyak tertinggal sedangkan orang-orang Jawa ada baiknya duduk sebagai penasehat atau pengawas.

Pada 1992, sebuah kelompok musik dari Jakarta, KLA Project memunculkan sebuah lagu berjudul "Yogyakarta". Sebuah lagu yang bertemakan dan berisi tentang Yogyakarta luar-dalam. Lagu itu kemudian menjadi populer dan karenanya kelompok musik itu diberikan penghargaan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, penguasa Yogyakarta kala itu yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta enam tahun kemudian. Penghargaan itu hadir karena KLA telah secara tersirat mempromosikan Yogyakarta sebagai tujuan wisata yang istimewa.

Ya, Yogyakarta memang istimewa. Bukan hanya dari dia sebagai tempat wisata yang selalu menarik minat banyak orang untuk mengunjunginya setelah Bali. Namun, Yogyakarta baik itu kota dan provinsi memang sudah ditakdirkan seperti itu.

Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY atau Yogya untuk lebih praktisnya adalah sebuah provinsi di Indonesia yang embel-embel daerah istimewanya bukan belaka semata saja. Provinsi terkecil nomor dua di Indonesia setelah DKI Jakarta ini adalah satu-satunya provinsi yang masih berbentuk monarki dan karenanya pucuk pimpinan dipegang oleh raja setempat yang juga berposisi sebagai gubernur dalam hal ini, Sri Sultan HB X. Keistimewaan inilah yang tidak ada pada provinsi-provinsi lain yang kebanyakan jabatan kepala daerah dipegang oleh orang-orang sipil.

Keberadaan Yogyakarta sebagai sebuah kesultanan tentu sudah ada sejak dahulu sebelum provinsinya dan republik ini berdiri. Sejak 1775 kesultanan ini berada di bumi sebagai akibat perjanjian Giyanti dengan Belanda yang membuat Mataram menjadi dua yaitu, Yogyakarta dan Surakarta.

Dalam perjalanan sejarahnya, kesultanan Yogyakarta telah melakukan perlawanan yang gigih terhadap Belanda bahkan beberapa kerabat kerajaan seperti Pangeran Diponegoro adalah salah satunya. Ketika RI diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, seketika itu kesultanan Yogyakarta dan kadipaten di bawahnya, Paku Alaman menyatakan diri sebagai bagian dari NKRI dan setelah  itu daerah kesultanan menjadi saksi bisu perjuangan mempertahankan kemerdekaan seperti serangan mendadak Belanda pada Agresi Militer ke-2, Serangan Umum 1 Maret, pemindahan kekuasaan dari Jakarta ke Yogyakarta hingga tertangkapnya para founding-fathers oleh Belanda. 

Keadaan seperti itu juga yang menginspirasikan banyak seniman untuk mengabadikan Yogyakarta dalam banyak karya antara lain melalui sastra, musik, dan film hingga sekarang.

Karena keistimewaan yang dimilikinya maka pada 1950, pemerintah RI menetapkan Yogyakarta sebagai provinsi terpisah dari Jawa Tengah dengan status Daerah Istimewa. Sampai sekarang boleh dibilang Kesultanan Yogyakarta adalah satu-satunya kesultanan swapraja yang masih eksis dengan membentuk pemerintahan sendiri setingkat provinsi jika dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan swapraja lainnya seperti Surakarta, Ternate, Palembang, Pontianak, Cirebon, dan sebagainya. Kesultanan-kesultanan seperti tadi harus menjadi bagian dari provinsi tersebut dan tunduk pada wewenang yang berlaku sehingga jarang terdengar ke permukaan. Daerah-daerah ini pada masa Hindia-Belanda termasuk juga Yogyakarta mendapat status otonomi zelfsbesturen yaitu, berhak mengurus pemerintahannya sendiri.

Keistimewaan Yogyakarta yang lain adalah karena disinilah berdiri sebuah perguruan tinggi ternama dan pertama di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada pada 1950 dan setelah berdiri banyak universitas lain yang membuat Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar.

Namun, tak hanya itu Yogyakarta juga mempunyai sisi hitam karena banyaknya perempuan yang sudah memiliki status tidak perawan dan menjadi pertanyaan bagaimana bisa di sebuah wilayah yang menjunjung tinggi adat sopan-santun Jawa hal demikian bisa terjadi?

Beberapa tahun yang lalu sempat ada upaya untuk membuat UU yang baru mengenai tata pemerintahan di Yogyakarta yang menghendaki agar pucuk pimpinan daerah dipilih langsung oleh rakyat karena selama ini di Yogyakarta jarang sekali ada pemilihan seperti itu. Pemilihan yang ada sudah pasti melalui musyawarah badan-badan setempat dengan tetap menetapkan Sri Sultan sebagai gubernur dan Sri Adipati Paku Alaman sebagai wakil gubernur. UU yang baru itu nantinya juga akan memisahkan penyelenggaran pemerintahan dengan kesultanan dan juga keadipatian. Jelas, bila dilihat sekilas itu tandanya akan membuat pihak sipil bisa menjadi gubernur di Yogyakarta. Sontak saja, UU yang baru itu memancing banyak reaksi karena akan menghilangkan status keistimewaan Yogyakarta. Hingga sekarang UU yang diributkan itu  masih dalam proses yang tidak jelas.

Bagaimanapun, dalam ranah negara yang heterogen ini menghilangkan keistimewaan suatu daerah berarti menghilangkan juga salah satu keheterogenan  dan keunikan yang ada. Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa tentunya harus selalu kita hormati keberadaannya dengan sifat yang masih absolut. Lagipula, wibawa Sri Sultan sebagai penguasa Yogyakarta masih mempunyai wibawa di mata masyarakat Yogya. Wibawa itu tidak hanya sebatas pada status sebagai raja namun juga sebagai gubernur provinsi. Meskipun negara ini bersifat demokratis namun demokratisasi yang ada seharusnya tidak menyinggung hal-hal yang dianggap sensitif. 

Aceh. Bila mendengar kata itu kita akan langsung menuju ke sebuah kata "serambi mekkah", tsunami, GAM, dan belakangan dalam beberapa bulan yang lalu, teroris. Semua itu seakan-akan menyiratkan ada kesan religius namun juga ada kesan menegangkan alias tidak damai.

Di masa lalu Aceh memang penuh dengan konflik politik yang berkepanjangan akibat adanya pelanggaran HAM semasa pemerintahan orde baru yang melaksanakan kebijakan Daerah Operasi Militer atau DOM. Kebijakan itu dipicu oleh adanya GAM yang hendak melakukan kegiatan separatis dari Indonesia pada 1976. Pada akhirnya setelah konflik yang berjalan sekian lama permusuhan antara GAM dan RI berakhir dan kehidupan damai dimulai kembali. Penyebab utamanya adalah tragedi tsunami yang melululantahkan seluruh Aceh dan membuat semua yang bertikai agar mengakhiri sebab konflik yang berkepanjangan hanya akan membuat Aceh tambah menderita. Meskipun memang tadi saya sebutkan ada kegiatan teroris terselubung di Aceh, namun pada akhirnya itu tidak mempengaruhi kehidupan rakyat Aceh yang menginginkan kedamaian dan memang sebagian besar dari teroris itu sudah mati dan dibekuk.

Bila melihat dalam keadaan sekarang, Aceh memang unik. Sudah 3 kali provinsi pertama di Indonesia ini berganti nama dari Daerah Istimewa Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam hingga Aceh saja. Bukan itu saja inilah satu-satunya provinsi di Indonesia yang benar-benar secara total menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Pelaksanaan syariat itu dilaksanakan oleh beberapa pihak seperti Majelis Permusyawaratan Ulama, pengadilan syariah hingga polisi syariah yang bertindak di lapangan. Pelaksanaan ini ada berangkat dari sejarah Aceh di masa lampau sebagai sebuah kerajaan Islam yang berdaulat dan mempunyai kekuasaan di sekitar selat Malaka. Juga karena mulai diberlakukannya otonomi bagi tiap daerah pasca reformasi. Sempat ada pro dan kontra mengenai ide pelaksanaan tersebut karena ada yang mengatakan pelaksanaan syariat tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan ada juga mendukung karena itu sesuai dengan kultur masyarakat Aceh yang islami dari kota sampai pelosok. Karenanya julukan "serambi mekkah" melekat pada provinsi ini meskipun dalam kenyataannya tidak semua orang-orang Islam di Aceh adalah tipe yang taat dalam beragama. 

Pelaksanaan syariat yang sudah dimulai pada 2001 lalu sampai saat ini terbilang lancar dan tidak ada kendala. Masyarakat Aceh menerima peraturan itu karena sesuai dengan kemauan mereka sendiri meskipun juga di lapangan masih ditemukan pelaksanaan yang setengah-setengah.

Setidaknya dalam pandangan heterogen, syariat Islam yang diterapkan di Aceh pada ahkhirnya mesti dihargai meskipun itu memang tidak sesuai dengan koridor yang ditetapkan dalam Pancasila yang harus dianut sebagai ideologi bangsa. Namun demikian sikap orang Aceh pada masa ini masih dikatakan setia kepada NKRI setelah konflik berakhir.

Yang unik lagi dari Aceh adalah provinsi ini mempunyai juga beberapa partai lokal seperti Partai Aceh dan Sira yang boleh ikut dalam pemilu 2009 lalu. Beberapa partai politik lokal yang digambarkan sebagai ujung aspirasi rakyat Aceh yang sebenarnya ini pun mendapat banyak kursi di DPRD Aceh sendiri. Meskipun memang keberadaan partai-partai itu terutama Partai Aceh dicurigai karena dinilai sebagai terusan dari GAM akibat lambang yang digunakannya. Keberadaan partai-partai lokal ini karena adanya isi dari MoU di Helsinki yang mengizinkan hal tersebut.

Apapun yang sekarang berada di Aceh bagaimanapun harus kita hargai. Sebagai sebuah bangsa yang lahir dari rahim yang heterogen sudah semestinya sikap seperti itu mesti diperlihatkan. Mengingkarinya sama saja mengingkari para nenek moyang dan founding fathers negara ini ketika akan membentuk sebuah nasion dari berbagai nasion.

Dalam belakangan dekade terakhir ini beberapa negara terutama di Eropa yang mengklaim sebagai empunya peradaban barat sedang giat-giatnya memproklamirkan diri sebagai negara yang multikulturalis. Hal itu dikarenakan ada banyaknya komposisi yang begitu beragam di dalam kependudukan mereka. Komposisi beragam itu kebanyakan berasal dari luar negara-negara yang bersangkutan yang tentu saja membawa banyak latar belakang dalam hal ini kebudayaan. Mereka pun disebut imigran yang kemudian mempunyai hak yang sama dan setara untuk mendapatkan fasilitas di negara baru tersebut.

Dari keadaan di atas tentu akan ada pertanyaan yang sederhana apa multilkulturalis itu?

Kata tersebut adalah kata sifat dan turunan dari multikulturalisme, yaitu sebuah paham yang menerima dan menghargai perbedaan latar belakang budaya dalam satu lingkungannya. Di Eropa hal demikian terjadi pada masa-masa setelah Perang Dunia ke-2 terutama pada tahun 1970-an dengan banyak datangnya para imigran dalam hal ini dari Afrika. Tentu saja keadaan yang demikian pada awalnya akan mengakibatkan pihak penetap asli terkejut dan belum siap menerima.

Lalu bagaimana dengan di Indonesia?

Jika di Eropa seperti terkesan buatan karena sesuatu yang menyangkut multikultural pasti harus ada imigrannya maka di Indonesia tidak demikian. Di sini hal tersebut sudah berlangsung lama dan alami. Berlangsungnya pun sudah berabab-abad. Masyarakat Indonesia pada umumnya memang sudah ditakdirkan untuk menjadi masyarakat yang multikutur dan tidak terkejut dengan situasi tersebut. Bahkan karena hal tersebut banyak kebudayaan di Indonesia yang lahir melalui proses dalam multikultur yaitu, akulturasi.

Keterkejutan atas sesuatu yang multikultur memang sering membawa dampak negatif terutama apabila ada dua kebudayaan yang bersinggungan. Kasus-kasus persinggungan itu kebanyakan terjadi di negara-negara Eropa. Banyak kejadian seperti kerusuhan etnis, prasangka buruk, dan segala macam dikarenakan hal tersebut.

Di Indonesia sendiri hal tersebut jarang terjadi karena identitas Indonesia yang sudah lahir sebagai kaum multikultur. Sikap saling menghargai masih ada meskipun belakangan harus ternoda oleh beberapa sikap yang menodai kemultikulturan Indonesia seperti prasangka buruk atas suku, ras, dan agama tertentu. Namun, semua itu bisa diredam dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Sebab hal itu juga sudah sesuai dengan nenek moyang bangsa ini yang sudah menjalin kemultikulturan ketika republik ini belum berdiri. Memang dari sini saja bisa dikatakan bahwa multikultur itu anugerah namun juga tantangan.

Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman agama dan kepercayaan. Setidaknya itulah yang memang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Setiap orang dalam satu perkumpulan saja bisa mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Namun, ternyata perbedaan malah tidak menjadi penghalang untuk setiap individu yang di dalamnya untuk bersatu dan juga mengeluarkan pendapat. Hal ini dikarenakan adanya toleransi dari masing-masing pihak dalam melihat perbedaan tersebut.

Toleransi sudah begitu lama hidup di Indonesia bahkan dari abad kekuasaan Majapahit. Pada masa itu antara dua umat beragama yang ada di Majapahit, hindhu dan budha hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Hal itu pun tertuang dalam tulisan terkenal dari Mpu Sutasoma, Negarakertagama. Bahkan salah satu kata dari kitab itu, bhinneka tunggal ika kemudian dijadikan dasar bagi negara ini.

Karena sudah begitu lama toleransi lama-kelamaan menjadi budaya dari Indonesia itu sendiri. Banyak negara lain yang terkagum-kagum akan toleransi yang dibangun Indonesia.

Namun, pada saat ini toleransi yang ada di Indonesia seperti sedang diuji keberadaannya. Banyak kasus-kasus pelanggaran dan penyerangan terhadap kegiatan agama tertentu. Hal-hal seperti ini yang amat sangat disayangkan. Entah karena apa toleransi pada akhirnya sudah tidak dipakai lagi sehingga kekerasan pun akhirnya seperti akan siap membudaya. Semua ini terjadi pasca reformasi 1998.

Mengenai hal tersebut ada yang mengusulkan agar untuk meminimalisir tindak kekerasan terjadi diperlukan juga yang nama pluralisme. Pluralisme dalam artian di sini adalah kembali menghargai pihak-pihak yang berbeda dengannya dan membiarkan yang berbeda tersebut menjalankan aktivitas keagamaannya tanpa diganggu-gugat. Hal ini sesuai dengan jiwa toleransi Indonesia. Namun ada juga yang mengusulkan agar pluralisme tidak sebatas itu saja melainkan harus masuk ke dalam agama-agama yang bersangkutan sehingga melahirkan pluralisme agama. Paham ini pada intinya adalah mengajarkan semua Tuhan adalah sama dan satu dan karenanya semua agama adalah sama. Itu artinya setiap orang yang berbeda agamanya bisa dengan senang hati mengikuti ajaran agama lain semau gue.

Bila dilihat dari caranya jelas pluralisme agama yang selalu didengung-dengungkan oleh pihak-pihak yang katakanlah liberal sebenarnya menyalahi aturan dari toleransi itu sendiri. Toleransi itu ada untuk menghargai perbedaan namun harus ada batasnya. Jika tidak ada batas maka manusia bisa sesuka hati main ini itu seperti layaknya binatang. Padahal manusia itu bukan binatang karena jelas manusia dianugerahi akal dan pikiran dan dengan itu manusia mempunyai cipta, rasa, dan karsa.

Jika pihak-pihak yang selalu mendengungkan pluralisme agama dengan alasan toleransi dan semua agama sama jelas-jelas dia sudah tidak mengakui perbedaan yang ada di republik ini sebagaimana yang digariskan dalam konstitusi. Apalagi jika dikatakan semua agama itu sama. Tentu saja itu semua masih pada inti. Tentang konsep yang lain seperti ketuhanan tentu berbeda. Mengatakan semua agama sama berarti juga akan menganggu-gugat hak otonomi agama yang diwakili pemeluknya. Pada dasarnya keyakinan seseorang tidak bisa dicampur aduk seperti halnya kita mencampur aduk banyak buah untuk dijadikan jus dan belum tentu semua akan klop. Tentu saja hal tersebut akan membuat yang memeluk agama tertentu menjadi bingung untuk mencari kebenaran apalagi jika itu sifatnya hakiki. Kalau memang mengatakan agama itu sama semuanya, ada baiknya yang mengatakan untuk lebih baik menjadi seorang yang ateis karena tidak mau repot-repot dalam beribadah. 

Jadi, pluralisme agama itu tidak diperlukan dalam kehidupan yang berbhineka itu sebab dampaknya hanya akan merusak toleransi yang sedang diuji pada sekarang-sekarang ini.